KALIMANTANDIGITAL.COM, BANJARMASIN – Pengurangan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) akibat kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat menjadi tantangan bagi Bank Pembangunan Daerah (BPD), termasuk Bank Kalsel.
Kebijakan tersebut berpotensi memengaruhi kapasitas fiskal pemerintah daerah, sekaligus mengurangi penghimpunan dana pemerintah daerah yang selama ini menjadi salah satu sumber pendanaan BPD. Kondisi ini turut memengaruhi perkembangan aset dan laba perbankan daerah.

Menghadapi situasi tersebut, Bank Kalsel mulai memperkuat strategi bisnis dengan mengurangi ketergantungan terhadap dana pemerintah daerah. Langkah ini dilakukan melalui perluasan basis nasabah perorangan dan dunia usaha, pengembangan layanan digital, serta peningkatan pembiayaan pada sektor produktif dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Salah satu peluang yang kini dioptimalkan adalah status Bank Kalsel sebagai bank devisa. Melalui status tersebut, Bank Kalsel dapat memperluas layanan transaksi valuta asing, pengiriman uang antarnegara, hingga pembiayaan perdagangan internasional.
Bank Kalsel juga membidik pelaku usaha berorientasi ekspor di Kalimantan Selatan, mulai dari perusahaan pengolahan komoditas unggulan hingga UMKM yang ingin menembus pasar internasional. Selain itu, layanan valuta asing juga disiapkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, seperti perjalanan ibadah haji dan umrah, pendidikan, serta perjalanan ke luar negeri.
Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan Bank Kalsel, Agus Setiawan, mengatakan perubahan kondisi ekonomi dan kebijakan fiskal menjadi momentum bagi perusahaan untuk mempercepat transformasi bisnis.
Menurutnya, Bank Kalsel berupaya memperluas sumber pendanaan sekaligus meningkatkan kontribusi terhadap perekonomian daerah melalui pengembangan layanan dan pembiayaan.
“Kami melihat perubahan ini sebagai peluang untuk tumbuh lebih luas. Dengan inovasi layanan dan peran sebagai bank devisa, Bank Kalsel siap menjadi mitra pelaku usaha dan masyarakat Banua, dari pasar lokal hingga pasar global,” ujar Agus dalam keterangan tertulis, Sabtu (7/11/2026).
Ia menambahkan, kepercayaan masyarakat, dunia usaha, dan pelaku UMKM menjadi modal penting bagi Bank Kalsel untuk menghadapi tantangan industri perbankan ke depan.
Bank Kalsel juga menyatakan terbuka terhadap kritik dan masukan dari masyarakat sebagai bagian dari upaya pembenahan dan peningkatan kualitas layanan.
Penguatan peran tersebut sejalan dengan dorongan Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) agar BPD tidak hanya menjadi pengelola kas pemerintah daerah, tetapi juga mampu memperkuat likuiditas dan menjadi penggerak ekonomi di daerah.
Di tengah tantangan pengurangan TKD, kemampuan Bank Kalsel memperluas sumber pendanaan dan meningkatkan pembiayaan sektor produktif menjadi salah satu faktor penting untuk menjaga kinerja dan keberlanjutan bisnis ke depan. (Ril)










