KALIMANTANDIGITAL.COM, BANJARMASIN – Keputusan Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Banjarmasin yang menyatakan Ketua Dewan Rikval Fachruri, tidak melanggar kode etik terkait dugaan penggunaan tenaga pengamanan (security) Sekretariat DPRD untuk menjaga rumah pribadinya menuai kritik keras dari publik.
Organisasi masyarakat (ormas) Pemuda Islam bersama Forum Rakyat Peduli Bangsa dan Negara (Forpeban) Kalimantan Selatan angkat bicara, terkait hasil putusan lembaga pengawas internal dewan tersebut.

Kedua ormas itu menyatakan kecewa dengan putusan BK, yang dinilai tidak berpihak kepada hati nurani rakyat.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Pemuda Islam Kalsel, Rolly Irawan, mempertanyakan dasar dan pertimbangan lembaga tersebut hingga menyimpulkan tidak ditemukan pelanggaran kode etik.
“Terus terang kami sangat kecewa dan menyayangkan keputusan BK tersebut. Kami ingin mempertanyakan apa dasar dan pertimbangannya sehingga tidak ada pelanggaran kode etik,” ucapnya.
Penggunaan tenaga pengamanan yang dibayar pemerintah untuk kepentingan pribadi, merupakan persoalan utama karena tidak sesuai dengan kepatutan dan tanggung jawab pejabat publik dalam menggunakan fasilitas.
“Wakil rakyat itu harusnya melayani bukan dilayani. Kalau memang sudah mendapat tunjangan kenapa harus minta fasilitas lagi,” ujar Rolly.
Ia menegaskan, fasilitas negara maupun tenaga yang dibiayai melalui anggaran pemerintah harus digunakan sesuai peruntukannya, bukan untuk memenuhi kepentingan pribadi pejabat.
“Jangan sampai fasilitas yang seharusnya digunakan untuk menunjang tugas kedewanan justru dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Publik berhak mengetahui penggunaan tenaga keamanan itu sesuai aturan atau tidak,” kata Ketua DPD Pemuda Islam.
Karena itu, Pemuda Islam bersama Forpeban Kalsel berencana turun ke jalan untuk menyuarakan persoalan tersebut. Menuntut penjelasan secara terbuka, sekaligus mendorong adanya evaluasi terhadap keputusan BK DPRD Banjarmasin.
“Kami akan melaksanakan aksi demo dalam waktu dekat, untuk menanyakan secara jelas dasar keputusan tersebut,” ungkap Rolly.
Lembaga pengawas etika legislator itu, seharusnya menjadi garda terdepan dalam menjaga marwah, integritas, serta kehormatan DPRD.
“Jangan sampai keputusan BK justru menimbulkan persepsi bahwa persoalan yang menyangkut fasilitas dan kepentingan pribadi pejabat dianggap biasa saja. Kami ingin ada transparansi dan penjelasan yang masuk akal kepada masyarakat,” tegas Rolly.
Aksi turun ke jalan itu menjadi bentuk protes, sekaligus desakan agar persoalan tersebut tidak berhenti pada satu kesimpulan internal BK yang justru menyakiti hati nurani masyarakat lantaran arogansi kekuasaan sang wakil rakyat. (Ril)










