Pemkab Balangan Raih Peringkat Terbaik 1 IPKD Kalimantan Selatan

KALIMANTANDIGITAL.COM, BALANGAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Balangan berhasil meraih penghargaan sebagai Terbaik 1 Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Provinsi Kalimantan Selatan.
Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi terhadap tata kelola keuangan daerah yang dinilai semakin transparan, akuntabel, dan terbuka bagi masyarakat.

Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kalimantan Selatan Thaufik Hidayat mengatakan, capaian tersebut menunjukkan komitmen Pemkab Balangan dalam meningkatkan keterbukaan informasi publik.

“Pencapaian ini menegaskan bahwa pengelolaan anggaran daerah kini dapat diakses dan diawasi langsung oleh masyarakat luas,” ujar Thaufik dalam keterangan di Banjarbaru.

Menurut dia, pengelolaan keuangan daerah yang baik tidak hanya berkaitan dengan penggunaan anggaran, tetapi juga bagaimana pemerintah membuka ruang bagi masyarakat untuk mengetahui arah kebijakan dan alokasi dana publik.

Ia menilai, tingginya indikator transparansi keuangan dalam penilaian IPKD membuktikan keseriusan Kabupaten Balangan dalam melibatkan masyarakat sebagai bagian dari pengawasan pembangunan.

“Dengan sistem informasi yang terbuka, setiap penggunaan anggaran daerah dapat dipastikan berjalan secara akuntabel,” katanya.

Thaufik menyebut transparansi tersebut tidak hanya memperkuat kepercayaan publik, tetapi juga membantu memastikan program pembangunan berjalan tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Ia berharap langkah yang dilakukan Pemkab Balangan bersama Kabupaten Tanah Laut dan Hulu Sungai Selatan dalam keterbukaan informasi anggaran dapat menjadi contoh bagi daerah lain di Kalimantan Selatan.

“Semoga kemudahan akses informasi yang diterapkan dapat menjadi standar baru dalam keterbukaan informasi anggaran di Banua,” ucapnya.

Sebagai bentuk keterbukaan, masyarakat dapat memantau proses pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui layanan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Balangan.

Melalui layanan tersebut, publik dapat melihat berbagai informasi mulai dari pengumuman tender, nilai pagu anggaran, jadwal pelaksanaan hingga pemenang proyek.

Selain itu, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Balangan juga menjadi layanan bagi masyarakat yang membutuhkan informasi maupun dokumen resmi terkait kebijakan pemerintah daerah dan laporan keuangan.

Pemkab Balangan terus mengoptimalkan layanan digital sebagai upaya memastikan penggunaan anggaran dapat dipantau secara transparan oleh masyarakat. (Raf)