KALIMANTANDIGITAL.COM, BANJARMASIN — Upaya mempercepat transformasi digital dalam pengelolaan keuangan daerah terus digencarkan Bank Kalsel bersama pemerintah daerah di Kalimantan Selatan. Melalui sinergi lintas kabupaten/kota, Bank Kalsel mendorong penerapan sistem pembayaran digital guna meningkatkan efektivitas dan transparansi pendapatan daerah.
Komitmen tersebut tercermin dalam kegiatan gathering Forum Komunikasi Pengelola Pendapatan Daerah (FKPPD) Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan yang digelar di Hotel Rattan Inn, Banjarmasin, Jumat (30/1/2026). Kegiatan ini mengusung tema sinergi pengelolaan keuangan daerah melalui implementasi Kartu Kredit Indonesia (KKI), optimalisasi pemungutan opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), serta penguatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).
Forum tersebut menjadi ruang koordinasi strategis antara pemerintah daerah dan Bank Kalsel dalam menghadapi tantangan pengelolaan pendapatan daerah di era digital. Sejumlah pejabat hadir, di antaranya Kepala Bapenda Provinsi Kalimantan Selatan Subhan Nor Yaumil, Staf Ahli Gubernur Kalimantan Selatan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Miftahul Chair, Ketua FKPPD Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan Edy Wibowo, serta jajaran direksi Bank Kalsel.
Ketua FKPPD Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan Edy Wibowo menilai, digitalisasi pengelolaan pendapatan daerah membutuhkan dukungan sistem perbankan yang kuat dan terintegrasi. Menurutnya, Bank Kalsel memiliki peran penting sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam menyediakan layanan pembayaran digital yang aman dan andal.
“Optimalisasi ETPD, penerapan KKI, dan pengembangan kanal pembayaran digital menjadi kunci dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah. Karena itu, kolaborasi dengan Bank Kalsel perlu terus diperkuat,” ujarnya.
Sementara itu, Staf Ahli Gubernur Kalimantan Selatan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Miftahul Chair menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mendukung penuh percepatan digitalisasi transaksi keuangan daerah. Ia berharap sinergi antarpemerintah daerah dan Bank Kalsel mampu mendorong peningkatan pendapatan sekaligus kualitas layanan publik.
Direktur Utama Bank Kalsel Fachrudin menambahkan, Bank Kalsel berkomitmen mendukung kebijakan pemerintah daerah melalui penguatan ekosistem pembayaran digital. Implementasi KKI dan ETPD dinilai dapat menjadi instrumen strategis dalam menciptakan tata kelola keuangan daerah yang lebih efisien dan berkelanjutan.
“Kami siap berkolaborasi untuk mendorong pengelolaan keuangan daerah yang modern, transparan, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi,” katanya.
Kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan berbagi pengalaman yang menghadirkan Kepala Bapenda Provinsi Kalimantan Selatan serta perwakilan Divisi Komersial dan Korporat Bank Kalsel. Diskusi tersebut membahas tantangan dan peluang optimalisasi pendapatan daerah melalui pemanfaatan sistem pembayaran digital.
Melalui forum ini, FKPPD berharap sinergi yang terbangun dapat mendorong pengelolaan keuangan daerah yang lebih optimal dan memberikan dampak nyata bagi pembangunan serta kesejahteraan masyarakat Kalimantan Selatan. (BK/Red)
