43 Pejabat Pemkab Tabalong Ikuti Retret di IPDN, Fokus Perkuat Kepemimpinan dan Genjot PAD

Bagikan

KALIMANTANDIGITAL.COM, TABALONG – Sebanyak 43 pejabat Pemerintah Kabupaten Tabalong dijadwalkan mengikuti kegiatan retret di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Jatinangor, Jawa Barat, pada 10–14 November 2026.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memperkuat kapasitas kepemimpinan, menyatukan visi antarperangkat daerah, sekaligus mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tengah berkurangnya transfer dari pemerintah pusat.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Tabalong, Fauzan, membenarkan pelaksanaan retret yang akan diikuti 43 pejabat, terdiri dari kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) hingga camat.

Peserta merupakan pejabat eselon II B dan eselon III A. Pemkab Tabalong juga telah menjalin kerja sama dengan IPDN untuk menyiapkan materi pembekalan selama kegiatan berlangsung.

Sejumlah materi strategis akan diberikan, meliputi penguatan kepemimpinan, tata kelola pemerintahan, pembangunan karakter, hingga strategi menggali dan meningkatkan potensi PAD.

Menurut Fauzan, penguatan kemampuan pejabat dalam mengelola pendapatan daerah menjadi salah satu perhatian penting. Terlebih, pemerintah daerah dituntut lebih optimal menggali sumber-sumber pendapatan di tengah berkurangnya alokasi transfer dari pemerintah pusat.

“Pelaksanaan retret ini sebagai sarana refleksi, penguatan karakter, dan peningkatan kualitas kepemimpinan. Tujuannya menyatukan visi, persepsi, serta komitmen para pimpinan daerah untuk mendukung dan mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Tabalong, yaitu Tabalong Smart,” ujar Fauzan, Senin (9/11/2026).

Selain pembekalan materi di dalam kelas, kegiatan retret juga akan diisi dengan aktivitas fisik, seperti senam dan kegiatan ringan lainnya.

Pelaksanaannya akan menyesuaikan kondisi fisik serta usia peserta agar seluruh pejabat dapat mengikuti rangkaian kegiatan dengan nyaman.

Melalui kegiatan ini, Pemkab Tabalong berharap para pejabat tidak hanya memperkuat kapasitas kepemimpinan, tetapi juga mampu membangun koordinasi yang lebih solid dalam menjalankan program pembangunan serta meningkatkan kinerja pemerintahan daerah. (Zak)