KALIMANTANDIGITAL.COM, TABALONG – Bupati Tabalong Muhammad Noor Rifani mengingatkan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong untuk menerapkan efisiensi anggaran serta memperkuat jejaring kerja lintas sektor. Langkah tersebut dinilai penting guna menjaga keberlanjutan pembangunan daerah pada tahun 2027, di tengah proyeksi penurunan pendapatan daerah yang signifikan.

Arahan tersebut disampaikan Bupati Noor Rifani saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tabalong Tahun 2027 yang digelar di Kecamatan Murung Pudak, pada 29 Januari 2026.

Dalam forum tersebut, Bupati mengungkapkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tabalong tahun 2027 diperkirakan mengalami penurunan lebih dari Rp400 miliar. APBD yang sebelumnya berada di kisaran Rp2,7 triliun diproyeksikan turun menjadi sekitar Rp2,3 triliun.

Menghadapi kondisi tersebut, Bupati Noor Rifani menegaskan perlunya langkah efisiensi di seluruh SKPD, terutama pada pos belanja perjalanan dinas aparatur sipil negara (ASN). Menurutnya, efisiensi harus dilakukan sebelum penyusunan dan pelaksanaan program pembangunan.

Selain efisiensi, ia juga menekankan pentingnya penguatan jaringan kerja oleh para kepala SKPD, baik dengan pemerintah pusat maupun pihak terkait lainnya, agar pembangunan daerah dapat memperoleh dukungan melalui berbagai program nasional.

“Efisiensi mau tidak mau harus kita lakukan sebelum kita menentukan program-program yang akan dijalankan. Setelah itu, kita juga harus membuka ruang networking atau membangun jaringan. Kepala SKPD harus mampu membuka jaringan seluas-luasnya,” ujar Muhammad Noor Rifani.

Bupati Noor Rifani optimistis, dengan jaringan kerja yang kuat, pembangunan di Kabupaten Tabalong dapat berjalan lebih maksimal dan tidak sepenuhnya bergantung pada APBD daerah. Ia juga meminta seluruh pemangku kepentingan untuk terus menggali dan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan.(Zak)