Makan Bergizi Gratis untuk 130.000 Siswa di Kalsel, Pemprov Siapkan 300 Miliar Rupiah

Banjarbaru,kalimantandigital.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus digulirkan di Kalimantan Selatan. Sedikitnya 130.000 siswa dari jenjang SD, SMP, dan SMA menjadi sasaran inisiatif nasional yang digagas Badan Gizi Nasional (BGN). Pemerintah Provinsi Kalsel pun menunjukkan komitmen penuh dengan menyiapkan anggaran Rp300 miliar demi kelancaran program ini.

Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Muhammad Syarifuddin, mewakili Gubernur Kalsel H. Muhidin dalam video conference bersama BGN pada Selasa (4/2). Rapat daring ini membahas strategi penguatan program peningkatan gizi nasional dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Turut hadir dalam pertemuan ini Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Kalsel (Kabinda Kalsel) Brigjen Pol. Nurrullah serta Wakil Komisi IV DPRD Kalsel, H. Gusti Iskandar.

Untuk memastikan pelaksanaan program ini berjalan optimal, setiap dapur mandiri di Kalsel diperkirakan membutuhkan anggaran Rp6 miliar per bulan. Dana ini digunakan untuk pengadaan bahan makanan bergizi, peralatan dapur, serta biaya tenaga kerja dalam pengolahan dan distribusi makanan.

Namun, dalam rapat tersebut, berbagai kendala mencuat, mulai dari regulasi, payung hukum, hingga alokasi anggaran. Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN, Tigor Pangaribuan, menegaskan bahwa pelaksanaan program ini dilakukan secara bertahap, mengingat kompleksitas yang ada.

“Dalam proses ini, keterlibatan semua elemen sangat penting. Kami masih terus menyalurkan program unggulan Presiden Prabowo Subianto ini dan merencanakan perluasan cakupan hingga 1,5 juta penerima manfaat pada pertengahan Februari 2025,” ujar Tigor.

Saat ini, MBG telah mencakup 245 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan 730 ribu penerima manfaat di 34 provinsi. BGN juga tengah menyeleksi mitra baru untuk mempercepat penyaluran program ke wilayah yang belum terjangkau.

Beberapa daerah masih belum merasakan manfaat program MBG. Papua dan Papua Tengah menjadi prioritas utama dalam penyaluran berikutnya.

“Kami sedang mengusahakan agar Papua dan Papua Tengah segera mendapat program ini. Kendala utama yang kami hadapi adalah anggaran, SDM, dan infrastruktur,” jelas Tigor.

BGN menggandeng berbagai pihak untuk mempercepat distribusi, termasuk instansi pemerintah dan organisasi kemasyarakatan seperti Polri, TNI, Badan Intelijen Negara, Nahdlatul Ulama, dan Muhammadiyah.

Dengan sinergi yang lebih kuat antara pemerintah pusat dan daerah, program Makan Bergizi Gratis diharapkan dapat berjalan lebih efektif, menjangkau lebih banyak anak, dan meningkatkan kualitas gizi generasi penerus bangsa.*WN